Tinjau Kinerja Pendidikan di Bawah Jokowi: Dari Target PPPK yang Belum Tercapai hingga Kekerasan di Sekolah

Tinjau kinerja pendidikan selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah langkah penting untuk memahami capaian dan tantangan yang masih harus dihadapi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) baru-baru ini merilis evaluasi yang menyoroti berbagai persoalan krusial, mulai dari belum terpenuhinya target pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer hingga masalah serius seperti kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah.

Salah satu poin utama yang menjadi fokus tinjau kinerja pendidikan ini adalah target pengangkatan satu juta guru honorer sebagai PPPK. Meskipun pemerintah telah berupaya, Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2024, hanya sekitar 900.000 guru yang berhasil diangkat. Persoalan ini diperparah oleh adanya miskoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Seringkali, usulan formasi PPPK dari pemerintah daerah tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan, menyebabkan banyak guru yang sudah lolos seleksi namun belum juga mendapatkan penempatan kerja. Misalnya, dalam pertemuan P2G dengan Kementerian Pendidikan pada 17 Oktober 2024, masalah penempatan ini menjadi bahasan utama.

Selain itu, tinjau kinerja pendidikan juga mencakup aspek kesejahteraan dan kepastian karier guru. Kebijakan moratorium rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi guru selama era Jokowi menjadi perhatian. Banyak guru honorer yang sebenarnya lebih menginginkan status ASN karena jaminan pekerjaan dan manfaat kesejahteraan yang lebih baik. P2G menilai bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi kembali untuk memberikan motivasi dan kepastian bagi para pendidik. Tantangan lain adalah belum terakreditasinya kompetensi sekitar 1,6 juta guru melalui sertifikasi, yang berdampak pada kualitas pengajaran di kelas.

Namun, tidak hanya masalah administratif dan kesejahteraan guru yang menjadi sorotan dalam tinjau kinerja pendidikan ini. P2G juga menggarisbawahi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan seksual dan bullying. Fenomena ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan, mengancam keamanan dan kenyamanan belajar siswa. Laporan dari Posko Pengaduan P2G yang dibuka dari 10 hingga 15 Oktober 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan kasus bullying yang perlu penanganan serius dan terpadu dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga orang tua.

Secara keseluruhan, tinjau kinerja pendidikan yang dilakukan P2G ini memberikan gambaran komprehensif tentang pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Penyelesaian masalah guru honorer PPPK, peningkatan kesejahteraan guru, dan penanganan serius terhadap kekerasan di sekolah adalah langkah-langkah fundamental untuk mewujudkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.